Presiden AS Donald Trump telah berhasil mendiskreditkan banyak kritik yang diarahkan kepadanya. Bahkan gerai media mainstream pun dituduhnya menjajakan "berita palsu". Dengan modusnya ini, rezim sayap kanan dan penguasa militer semakin membidik wartawan dan organisasi media, dalam hal kebebasan pers.
Para wartawan Asia yang berhimpun dalam acara Global Media Forum di Jerman pada pertengan Mei tahun ini beranggapan, kebebasan pers akhir-akhir ini berada di bawah ancaman yang lebih besar dari sebelumnya, dan tekanan terhadap media datang dari berbagai aktor negara dan non-negara.
Sebuah diskusi di Global Media Forum tahun ini, yang diselenggarakan oleh Deutsche Welle, mengurai sifat ancaman dan pembatasan yang dihadapi oleh jurnalis independen dan kelompok media di Asia dan menyarankan cara menghadapinya.
"Kebebasan pers sedang dibatasi di seluruh dunia, tidak hanya di Asia. Ini adalah tren global," papar Shahidul Alam, jurnalis dan aktivis Bangladesh kepada para peserta seminar.
Panelis dari Bangladesh, Hong Kong, India, Pakistan, dan Thailand sepakat bahwa pemerintah yang terpilih secara demokratis pun memberlakukan pembatasan pada media karena ruang untuk perbedaan pendapat semakin menyusut di Asia.
Mematuhi garis pemerintah
"Laporan yang bersifat kritis mengusik pemerintah dan perusahaan," kata Siddharth Varadarajan, mantan editor koran India The Hindu dan salah satu pendiri portal berita online The Wire.
"Sebagian besar media mengikuti garis pemerintah. Mereka menyensor sendiri beritanya dan meliput berita seperti yang diinginkan pemerintah. Di sisi lain, wartawan yang tidak mengikuti agenda pemerintah ditekan melalui kasus pencemaran nama baik, "Kata Siddhartha, seraya menambahkan bahwa pemerintah juga melakukan taktik yang memaksa wartawan untuk menyensor laporan mereka sendiri.
Dalam kasus di India, para jurnalis progresif terkejut dengan kemenangan besar partai nasionalis Hindu, Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi dalam pemilihan umum 2019. Mereka takut perdana menteri sekarang akan mencoba memperketat cengkeraman pemerintahannya pada media di negara Asia Selatan itu dengan lebih parah lagi.
The Wire menghadapi kemarahan BJP Modi, ketika portal berita online itu terus menerbitkan cerita investigasi yang mengungkap kesalahan pemerintah. Hal ini pulalah yang mendorong BJP untuk menuduh The Wire berkolusi dengan partai oposisi Kongres Nasional India (INC).
"Pemerintah menggunakan agen keamanan untuk menekan wartawan, yang mereka juluki 'anti-nasional'. Undang-undang baru diumumkan untuk memantau media sosial dan mengkriminalisasi kebebasan berbicara," demikian ditekankan Siddhartha.
http://www.tribunnews.com/internasional/2019/06/03/global-media-forum-2019-kebebasan-pers-terkait-dengan-kredibilitas-media
No comments:
Post a Comment